*TIM MATERI MUKERDA MUI INDRAMAYU, ARAH BARU MENJULANGKAN LANGIT MEMBASIS BUMI*
Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik, Sekretaris Umum MUI Indramayu.
Mukerda (Musyawarah Kerja Daerah) MUI kab Indramayu yang diagendakan pasca pelaksanaan haji 1447 H bukan sekedar “forum organik” tapi sebuah titik kick off kesadaran kolektif tentang arah baru MUI indramayu “menjulangkan” (Memuliakan) doktrin langit sekaligus diturunkan “membasis” bumi menuntun jalan peradaban.
Drafting materi Mukerda bukan kerja teknis melainkan kerja pikiran untuk mendesakkan maslahat publik dipandu Drs KH. Mahfud, MA dan KH. Sulaiman Hasan, MA, keduanya mantan kepala “Depag” Indramayu (sebelum nomenklatur “kemenag”), selain mengerti organ organ teknokratis dan birokratis bidang keagamaan tapi juga bertumbuh dalam ekosistem sosial berkonteks “lokal” Indramayu.
H. Moh Tadri, M.Pd dan H. Agung Mardiyanto, M. Ag, duet koordinator materi Mukerda untuk mengartikulasikan drafting materi dalam empat komisi, yaitu komisi Agama dengan leading pikiran Dr. H. Mohamad Khalil dan Dr. H. Sofyan Tsauri. Komisi Sosial diorkestrasi Dr. H. Masduki Duriyat dan Dr. H. Lutfi Harras, dua sosok akademisi sekaligus praktisi pendidikan.
Komisi ekonomi umat dihandel H. Fahmi Labib, SE, dan H. Dudung Badrun, SH. MH, seorang advokat dan terakhir komisi “Pokok Pokok Pikiran & Rekomendasi” diampu Dr. H. Tobroni dan Saefullah Qomarudin (Gus Eep), dua aktivis intelektual untuk menghandel pikiran pikiran secara “bottom up” dari MUI kecamatan.
Penulis sengaja mempublikasikan komposisi tim materi Mukerda MUI Indramayu di atas bukan untuk “gagah gagahan” tapi agar apa yang disebut Jurgen Habermas sebagai “public sphere”, ruang publik tidak dibiarkan dikuasai konten konten “sampah” media sosial produksi pabrik pencitraan manipulatif dengan intensi sebuah pesan :
Pertama, Inilah titik kick off di mana “substansi” materi Mukerda disusun oleh tim “santri” lintas generasi, lintas bidang melampaui sekat sekat perbedaan gestur ormas ormas Islam dengan kualifikasi SDM bukan sekedar bergelar akademik tapi sumber penuntun keteladanan publik dalam spektrum sosial Indramayu.
Definisi “santri” di sini dalam teori antropologis Dr. Zamakhsyari Dhofir adalah intelektual produk pesantren NU dan “santri” dalam pengertian sosiologi politik Clifford Geertz, yakni figur figur meskipun tidak “nyantri” tapi bertumbuh dalam ekosistem sosial ormas ormas Islam. Karena itu, MUI sejatinya adalah “melting pot”, titik kumpul varian varian kaum santri.
Kedua, untuk menegaskan ulang bahwa MUI dengan atribusi entitas “Ulama” (Ulama dalam definisi KH. Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur adalah tokoh agama, intelektual muslim dan penggiat sosial keummatan) bisa berhimpun dalam satu wadah MUI : bersatu dalam aqidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam furuiyah dan berkolaborasi dalam dakwah.
Kohesi kohesi sosial “kesantrian” inilah yang sempat “retak”, bahkan destruktif akibat residu pembelahan ekstrim dalam kontestasi politik tahun 2019 hingga menyeruak menjadi entitas ekstrim “cebong” versus “kampret” dan “kadrun” versus” “buzzer” dll, sebuah titik terendah level peradaban politik yang diasuh kebohongan pencitraan
Ketiga, dalam konstruksi di atas itulah tim materi Mukerda harus mampu meletakkan dasar dasar “ide penuntun” ambang batas kepatutan publik bahwa MUI hadir tidak menawarkan “kemewahan infrastruktur fisik” tapi kekuatan pikiran dalam menuntun moralitas publik. MUI bukan “tontonan” aksesoris politik tapi kekuatan politik “tuntunan” arah moral publik.
Dari sini artikulasi “konstruksi maslahat” (“Al Amru bil makruf”) dibangun dalam keseimbangan keberanian psyikhologis untuk “mencegah destruksi” sosial (“An nahyu ‘anil Munkar”) bahwa dalam ruang publik nilai moral bukan sekedar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh baik dalam perspektif hukum formal maupun syariat tapi tentang ambang batas kepatutan etika sosial
Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim, mengingatkan kita bahwa “sebuah entitas kebangsaan akan tenggelam dalam kepunahan peradaban jika ia hanya diasuh oleh modernitas fisik tapi defisit ambang batas moralitas etik publik”, tulisnya.
Perspektif pesan di atas dalam konteks peran MUI sebuah peran penjaga bagi tuntunan moral publik dengan mempersempit ruang “tontonan” dekadensi moral dan destruksi dampak residu sosial politik yang menghalalkan kebohongan.
Demikian sedikit pengantar dan ke sanalah tim materi Mukerda MUI Indramayu meletakkan dasar dasar ide penuntun bagi kerja kerja organik MUI ke depan dengan konstruksi materi bersifat simpel, membumi, terukur dan implementatif.
Penulis sungguh percaya bahwa beliau beliau tim materi Mukerda MUI Indramayu sebagaimana disebut di atas mampu mengartikulasikan dalam draf draf materi yang bersifat artikulatit dan implementatif serta berkonteks lokal “sosio religius” dalam spektrum sosial Indramayu.
Selamat bertugas, ikhtiar pikiran yang maksimal akan berdampak proporsional. Itulah amal jariyah kebangsaan MUI Indramayu.
Indramayu, 21 April 2026
Wassalam.
——
